Amerika Serikat Ancam Akan Potong Anggaran PBB Sebesar 285 Juta Dolar

Posted on

Liputan6.com, New York – Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan rencana untuk memotong anggaran yang digelontorkan kepada PBB dalam jumlah yang cukup signifikan.

Pihak Perwakilan Tetap AS di PBB mengatakan mereka akan mengurangi anggaran untuk organisasi multilateral itu sebesar US$ 285 juta untuk periode 2018-2019. Demikian seperti dikutip dari The Chicago Tribune, Rabu (26/12/2017).

Nikki Haley, Perwakilan Tetap (Duta Besar) AS di PBB, mengatakan pemotongan anggaran itu dianggap perlu. Pasalnya, Amerika Serikat menilai bahwa PBB tak efisien dan boros dalam mengelola dana.

“Kami tak akan lagi membiarkan mereka (PBB) memanfaatkan kemurahan hati masyarakat Amerika Serikat,” kata Haley.

“Kami juga tengah mencari cara agar PBB mampu (mengelola dana) secara lebih efisien dan terus melindungi kepentingan AS,” lanjut sang Dubes Amerika Serikat untuk PBB itu.

Quote:Pemotongan Dana Dinilai Cukup Signifikan

Seperti dikutip dari situs berita politik The Hill, pemotongan itu dinilai cukup signifikan, mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu penyumbang dana utama PBB.

Washington DC berkontribusi sebesar 22 persen dari total anggaran tahunan organisasi tersebut, atau menyumbang dana dengan rata-rata senilai US$ 3-5 miliar per tahun.

Majelis Umum PBB sendiri beroperasi dengan anggaran sebesar US$ 5,4 miliar pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Sedangkan untuk operasi pemeliharaan perdamaian, PBB menetapkan anggaran sebesar US$ 7,8 miliar pada tahun anggaran 2017.

Dana operasional sebesar itu, menurut Dubes AS untuk PBB Nikki Haley, adalah sebuah bentuk penghamburan yang dilakukan oleh PBB.

“Inefisiensi dan pemborosan yang dilakukan oleh PBB merupakan fakta yang telah banyak diketahui khalayak,” dalih Haley.

Kubu konservatif dari Partai Republik AS–yang saat ini mendominasi konstelasi pemerintahan dan perpolitikan Negeri Paman Sam–telah lama mengkritik PBB karena dinilai tak banyak memprioritaskan kepentingan Washington dalam kancah politik global.

Maka, beberapa orang menganggap langkah rencana pemotongan anggaran itu sebagai bentuk respons AS atas “ketidakberpihakan PBB” terhadap agenda politik Washington.

Alasan itu dirasa cukup relevan karena mencuat usai sidang darurat Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB soal Yerusalem yang dilaksanakan beberapa pekan lalu.

Pada dua sidang darurat itu, baik Majelis Umum dan Dewan Keamanan–dengan suara dominan–menolak klaim Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Meski pada akhirnya, AS menggunakan hak veto-nya untuk menolak resolusi DK PBB, sedangkan resolusi yang diproduksi oleh Majelis Umum PBB tak bersifat mengikat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *